Orde lama Orde baru
Orde lama
Pada tahun 1927 Soekarno mendirikan dan menjadi pemimpin sebuah organisasi politik yang disebut Partai Nasional Indonesia (PNI) yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan penuh untuk Indonesia. Namun, aktivitas politik subversif ini menyebabkan penangkapan dan juga pemenjaraannya oleh rezim Pemerintah Kolonial Belanda yang represif di tahun 1929. Bagi orang-orang Indonesia pada saat itu, pembuangan Soekarno itu malah memperkuat saja citranya sebagai pahlawan nasional dan pejuang kemerdekaan. Setelah pembebasannya, Soekarno berada dalam konflik yang terus berkelanjutan dengan pemerintahan kolonial selama tahun 1930an, menyebabkan Soekarno berkali-kali dipenjara.
Sejak pemerintahan orde lama hingga orde reformasi kini, kewenangan menjalankan anggaran negara tetap ada pada Presiden (masing-masing melahirkan individu atau pemimpin yang sangat kuat dalam setiap periode pemerintahan sehingga menjadikan mereka seperti “manusia setengah dewa”). Namun tiap-tiap masa pemerintahan mempunyai cirinya masing-masing dalam menjalankan arah kebijakan anggaran negara. Hal ini dikarenakan untuk disesuaikan dengan kondisi: stabilitas politik, tingkat ekonomi masyarakat, serta keamanan dan ketertiban.
Kebijakan anggaran negara yang diterapkan pemerintah selama ini sepertinya berorientasi pada ekonomi masyarakat. Padahal kenyataannya kebijakan yang ada biasanya hanya untuk segelintir orang dan bahkan lebih banyak menyengsarakan rakyat. Belum lagi kebijakan-kebijakan yang tidak tepat sasaran, yang hanya menambah beban APBN. Bila diteliti lebih mendalam kebijakan-kebijakan sejak Orde Baru hingga sekarang hanya bersifat jangka pendek. Dalam arti kebijakan yang ditempuh bukan untuk perencanaan ke masa yang akan datang, namun biasanya cenderung untuk mengatur hal-hal yang sedang dibutuhkan saat ini.
Penyebab berakhir
- Terjadi gerakan G30S/PKI
- Keadaan politik dan keamanan negara menjadi kacau akibat dari gerakan G30S/PKI tersebut
- Keadaan perekonomian yang semakin buruk dimana inflasinya mencapai 600 %
- Kesatuan aksi yang ada di masyarakat bergabung membentuk kesatuan aksi yang dikenal dengan nama front pancasila
- Upaya untuk memperbaiki kabinet dwikora dan membentuk kabinet seratus menteri tidak memuaskan rakyat
- Dalam sidang paripurna ialah untuk mencari solusi dari masalah yang bergejolak tak juga berhasil
Orde Baru
Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela.
Meski telah merdeka, Indonesia pada tahun 1950 hingga 1960-an berada dalam kondisi yang relatif tidak stabil. Bahkan setelah Belanda secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949, keadaan politik maupun ekonomi di Indonesia masih labil karena ketatnya persaingan di antara kelompok-kelompok politik. Keputusan Soekarno untuk mengganti sistem parlemen dengan Demokrasi Terpimpin memperparah kondisi ini dengan memperuncing persaingan antara angkatan bersenjata dengan Partai Komunis Indonesia, yang kala itu berniat mempersenjatai diri. Sebelum sempat terlaksana, peristiwa Gerakan 30 September terjadi dan mengakibatkan diberangusnya Partai Komunis Indonesia dari Indonesia. Sejak saat itu, kekuasaan Soekarno perlahan-lahan mulai melemah.
Kebijakan
Dibubarkannya Partai Komunis Indonesia dan semua organisasi – organisasi pendukungnya yang berbasis di masyarakat dan di dalam kabinet pemerintahan yang diperkuat melalui surat Keputusan Presiden/Pangti ABRI/Mandataris MPRS no. 1/3/1966 tertanggal 12 Maret 1966 sebagai realisasi dari Tiga Tuntutan Rakyat atau Tritura.
Memperbaharui kabinet Dwikora dengan mengamankan 15 orang menteri yang dinilai terkait dengan gerakan 30 September 1965 melalui Keputusan Presiden no.5 tanggal 18 Maret 1966. Juga membersihkan lembaga legislatif termasuk MPRS dan DPRGR dari para tersangka G30S PKI.
Mengembalikan peran dan kedudukan MPRS yaitu diatas Presiden agar sesuai dengan UUD 1945. Soeharto juga melakukan kebijakan orde baru dengan memisahkan jabatan pimpinan DPRGR dengan jabatan eksekutif sehingga pimpinan DPRGR tidak diberi kedudukan sebagai menteri lagi.
Pelaksanaan pemilihan umum yang lebih sederhana pertama kali pada masa orde baru di tahun 1971 dengan penyederhanaan partai politik dari sejumlah 10 partai menjadi tiga partai saja berdasarkan kesamaan program partai. Partai politik pada masa orde baru yaitu Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrasi Indonesia (PDI) terdiri dari partai – partai nasionalis dan Kristen, lalu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang terdiri dari partai – partai Islam. Ketiga partai ini sangat dibatasi aktivitas politiknya termasuk pada masa kampanye singkat di masa pemilu.
Militer diberikan hak secara resmi untuk ikut berperan dalam pemerintahan dengan istilah Dwifungsi ABRI.
Diwajibkannya pendidikan dan penataran P4 atau Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila untuk seluruh lapisan masyarakat dan memberlakukan Asas Tunggal Pancasila untuk partai – partai politik dan organisasi kemasyarakatan.
Irian Barat dan Timor Timur bergabung dalam wilayah kesatuan Republik Indonesia walaupun tidak dengan usaha yang mulus.
Indonesia menjadi pelopor dalam pendirian ASEAN dan juga melakukan beberapa kebijakan politik luar negeri seperti mengakui negara Singapura, memperbaiki hubungan dengan Malaysia, kembali menjadi anggota PBB pada tahun 1967.
1. Krisis Moneter
Ketika krisis moneter melanda negara-negara Asia Tenggara, maka Indonesia merupakan salah satu negara yang paling lemah kemampuannya untuk mengatasi krisis itu. Ada beberapa indikator ukuran ketidakmampuan Indonesia, seperti:
a. Nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat turun sampai titik terendah, yaitu Rp 16,000.oo per dollat Amerika Serikat.
b. Lembaga perbankan mengalami keterpurukan sehingga beberapa bank nasional harus dilikuidasi.
c. Harga barang-barang kebutuhan pokok meningkat sangat tinggi.
d. Dunia investasi mengalami kelesuan.
e. Daya beli masyarakat mengalami penurunan.
Ketidakmampuan Indonesia dalam mengatasi krisis moneter sebagai akibat dari:
a. Ketergantungan Indonesia pada modal asing yang sangat tinggi.
b. Ketergantungan Indonesia pada barang-barang impor.
c. Ketidakmampuan Indonesia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Misalnya, sebagai negara agraris Indonesia masih mengimpor beras, gula, minyak, dan sebagainya. Bersumber dari kesalahan pembangunan ekonomi yang berorientasi pada industri besar, tetapi tidak didukung dengan pembangunan industri hulu yang mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi. Misalnya, bahan baku industri textil Indonesia sangat bergantung pada hasil impor. Padahal, Indonesia adalah salah satu penghasil kapas terbesar di dunia.
2. Krisis Ekonomi
Krisis moneter membawa dampak yang sangat besar terhadap krisis ekonomi. Krisis ekonomi ditandai oleh beberapa indikator, seperti:
a. Lemahnya investasi sehingga dunia industri dan usaha mengalami keterpurukan sebagai akibat kekurangan modal.
b. Produktivitas dunia industri mengalami penurunan sehingga PHK menjadi satu-satunya alternatif yang mudah untuk mempertahankan efisiensi perusahaan.
c. Angka pengangguran sangat tinggi sehingga pendapatan dan daya beli masyarakat menjadi sangat rendah.
Semua itu membawa akibat terhadap kegiatan ekonomi yang semakin rendah dan pada akhirnya produktivitas nasional mengalami penurunan. Ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasi krisis ekonomi bersumber dari beberapa kebijakan pemerintah di bidang ekonomi yang kurang tepat. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kenyataan, seperti:
a. Usaha pemerintah untuk mengembangkan usaha kecil menengah sebagai soko guru perekonomian nasional kurang maksimal.
b. Jiwa kewirausahaan masyarakat tidak dapat berkembang karena terbatasnya peluang dan adanya persaingan yang berat.
c. Pemerintah tidak pernah memperhatikan nasib yang hidup di sektor pertanian sehingga para pemuda di desa cenderung pergi ke kota untuk mencari pekerjaan pada sektor industri. Akibatnya, sektor pertanian tidak tergarap secara baik karena kekurangan tenaga kerja di satu sisi dan ketidakmampuan masyarakat memanfaatkan teknologi pertanian di sisi lain.
Kebijakan pemerintah di bidang ekonomi mengakibatkan kemampuan pemerintah dalam mengatasi krisis ekonomi menjadi semakin lemah. Sektor industri tidak mampu bersaing dengan industri negara-negara tetangga. Demikian juga dengan sektor pertanian, di mana hasil pertanian seperti buah-buahan yang dijualbelikan di mall-mall merupakan hasil impor. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi yang dilaksnakan pemerintahan Orde Baru tidak didasarkana pada sumber daya alam maupun sumber daya manusia Indonesia.
Pada tahun 1927 Soekarno mendirikan dan menjadi pemimpin sebuah organisasi politik yang disebut Partai Nasional Indonesia (PNI) yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan penuh untuk Indonesia. Namun, aktivitas politik subversif ini menyebabkan penangkapan dan juga pemenjaraannya oleh rezim Pemerintah Kolonial Belanda yang represif di tahun 1929. Bagi orang-orang Indonesia pada saat itu, pembuangan Soekarno itu malah memperkuat saja citranya sebagai pahlawan nasional dan pejuang kemerdekaan. Setelah pembebasannya, Soekarno berada dalam konflik yang terus berkelanjutan dengan pemerintahan kolonial selama tahun 1930an, menyebabkan Soekarno berkali-kali dipenjara.
Sejak pemerintahan orde lama hingga orde reformasi kini, kewenangan menjalankan anggaran negara tetap ada pada Presiden (masing-masing melahirkan individu atau pemimpin yang sangat kuat dalam setiap periode pemerintahan sehingga menjadikan mereka seperti “manusia setengah dewa”). Namun tiap-tiap masa pemerintahan mempunyai cirinya masing-masing dalam menjalankan arah kebijakan anggaran negara. Hal ini dikarenakan untuk disesuaikan dengan kondisi: stabilitas politik, tingkat ekonomi masyarakat, serta keamanan dan ketertiban.
Kebijakan anggaran negara yang diterapkan pemerintah selama ini sepertinya berorientasi pada ekonomi masyarakat. Padahal kenyataannya kebijakan yang ada biasanya hanya untuk segelintir orang dan bahkan lebih banyak menyengsarakan rakyat. Belum lagi kebijakan-kebijakan yang tidak tepat sasaran, yang hanya menambah beban APBN. Bila diteliti lebih mendalam kebijakan-kebijakan sejak Orde Baru hingga sekarang hanya bersifat jangka pendek. Dalam arti kebijakan yang ditempuh bukan untuk perencanaan ke masa yang akan datang, namun biasanya cenderung untuk mengatur hal-hal yang sedang dibutuhkan saat ini.
Penyebab berakhir
- Terjadi gerakan G30S/PKI
- Keadaan politik dan keamanan negara menjadi kacau akibat dari gerakan G30S/PKI tersebut
- Keadaan perekonomian yang semakin buruk dimana inflasinya mencapai 600 %
- Kesatuan aksi yang ada di masyarakat bergabung membentuk kesatuan aksi yang dikenal dengan nama front pancasila
- Upaya untuk memperbaiki kabinet dwikora dan membentuk kabinet seratus menteri tidak memuaskan rakyat
- Dalam sidang paripurna ialah untuk mencari solusi dari masalah yang bergejolak tak juga berhasil
Orde Baru
Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela.
Meski telah merdeka, Indonesia pada tahun 1950 hingga 1960-an berada dalam kondisi yang relatif tidak stabil. Bahkan setelah Belanda secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949, keadaan politik maupun ekonomi di Indonesia masih labil karena ketatnya persaingan di antara kelompok-kelompok politik. Keputusan Soekarno untuk mengganti sistem parlemen dengan Demokrasi Terpimpin memperparah kondisi ini dengan memperuncing persaingan antara angkatan bersenjata dengan Partai Komunis Indonesia, yang kala itu berniat mempersenjatai diri. Sebelum sempat terlaksana, peristiwa Gerakan 30 September terjadi dan mengakibatkan diberangusnya Partai Komunis Indonesia dari Indonesia. Sejak saat itu, kekuasaan Soekarno perlahan-lahan mulai melemah.
Kebijakan
Dibubarkannya Partai Komunis Indonesia dan semua organisasi – organisasi pendukungnya yang berbasis di masyarakat dan di dalam kabinet pemerintahan yang diperkuat melalui surat Keputusan Presiden/Pangti ABRI/Mandataris MPRS no. 1/3/1966 tertanggal 12 Maret 1966 sebagai realisasi dari Tiga Tuntutan Rakyat atau Tritura.
Memperbaharui kabinet Dwikora dengan mengamankan 15 orang menteri yang dinilai terkait dengan gerakan 30 September 1965 melalui Keputusan Presiden no.5 tanggal 18 Maret 1966. Juga membersihkan lembaga legislatif termasuk MPRS dan DPRGR dari para tersangka G30S PKI.
Mengembalikan peran dan kedudukan MPRS yaitu diatas Presiden agar sesuai dengan UUD 1945. Soeharto juga melakukan kebijakan orde baru dengan memisahkan jabatan pimpinan DPRGR dengan jabatan eksekutif sehingga pimpinan DPRGR tidak diberi kedudukan sebagai menteri lagi.
Pelaksanaan pemilihan umum yang lebih sederhana pertama kali pada masa orde baru di tahun 1971 dengan penyederhanaan partai politik dari sejumlah 10 partai menjadi tiga partai saja berdasarkan kesamaan program partai. Partai politik pada masa orde baru yaitu Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrasi Indonesia (PDI) terdiri dari partai – partai nasionalis dan Kristen, lalu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang terdiri dari partai – partai Islam. Ketiga partai ini sangat dibatasi aktivitas politiknya termasuk pada masa kampanye singkat di masa pemilu.
Militer diberikan hak secara resmi untuk ikut berperan dalam pemerintahan dengan istilah Dwifungsi ABRI.
Diwajibkannya pendidikan dan penataran P4 atau Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila untuk seluruh lapisan masyarakat dan memberlakukan Asas Tunggal Pancasila untuk partai – partai politik dan organisasi kemasyarakatan.
Irian Barat dan Timor Timur bergabung dalam wilayah kesatuan Republik Indonesia walaupun tidak dengan usaha yang mulus.
Indonesia menjadi pelopor dalam pendirian ASEAN dan juga melakukan beberapa kebijakan politik luar negeri seperti mengakui negara Singapura, memperbaiki hubungan dengan Malaysia, kembali menjadi anggota PBB pada tahun 1967.
1. Krisis Moneter
Ketika krisis moneter melanda negara-negara Asia Tenggara, maka Indonesia merupakan salah satu negara yang paling lemah kemampuannya untuk mengatasi krisis itu. Ada beberapa indikator ukuran ketidakmampuan Indonesia, seperti:
a. Nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat turun sampai titik terendah, yaitu Rp 16,000.oo per dollat Amerika Serikat.
b. Lembaga perbankan mengalami keterpurukan sehingga beberapa bank nasional harus dilikuidasi.
c. Harga barang-barang kebutuhan pokok meningkat sangat tinggi.
d. Dunia investasi mengalami kelesuan.
e. Daya beli masyarakat mengalami penurunan.
Ketidakmampuan Indonesia dalam mengatasi krisis moneter sebagai akibat dari:
a. Ketergantungan Indonesia pada modal asing yang sangat tinggi.
b. Ketergantungan Indonesia pada barang-barang impor.
c. Ketidakmampuan Indonesia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Misalnya, sebagai negara agraris Indonesia masih mengimpor beras, gula, minyak, dan sebagainya. Bersumber dari kesalahan pembangunan ekonomi yang berorientasi pada industri besar, tetapi tidak didukung dengan pembangunan industri hulu yang mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi. Misalnya, bahan baku industri textil Indonesia sangat bergantung pada hasil impor. Padahal, Indonesia adalah salah satu penghasil kapas terbesar di dunia.
2. Krisis Ekonomi
Krisis moneter membawa dampak yang sangat besar terhadap krisis ekonomi. Krisis ekonomi ditandai oleh beberapa indikator, seperti:
a. Lemahnya investasi sehingga dunia industri dan usaha mengalami keterpurukan sebagai akibat kekurangan modal.
b. Produktivitas dunia industri mengalami penurunan sehingga PHK menjadi satu-satunya alternatif yang mudah untuk mempertahankan efisiensi perusahaan.
c. Angka pengangguran sangat tinggi sehingga pendapatan dan daya beli masyarakat menjadi sangat rendah.
Semua itu membawa akibat terhadap kegiatan ekonomi yang semakin rendah dan pada akhirnya produktivitas nasional mengalami penurunan. Ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasi krisis ekonomi bersumber dari beberapa kebijakan pemerintah di bidang ekonomi yang kurang tepat. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kenyataan, seperti:
a. Usaha pemerintah untuk mengembangkan usaha kecil menengah sebagai soko guru perekonomian nasional kurang maksimal.
b. Jiwa kewirausahaan masyarakat tidak dapat berkembang karena terbatasnya peluang dan adanya persaingan yang berat.
c. Pemerintah tidak pernah memperhatikan nasib yang hidup di sektor pertanian sehingga para pemuda di desa cenderung pergi ke kota untuk mencari pekerjaan pada sektor industri. Akibatnya, sektor pertanian tidak tergarap secara baik karena kekurangan tenaga kerja di satu sisi dan ketidakmampuan masyarakat memanfaatkan teknologi pertanian di sisi lain.
Kebijakan pemerintah di bidang ekonomi mengakibatkan kemampuan pemerintah dalam mengatasi krisis ekonomi menjadi semakin lemah. Sektor industri tidak mampu bersaing dengan industri negara-negara tetangga. Demikian juga dengan sektor pertanian, di mana hasil pertanian seperti buah-buahan yang dijualbelikan di mall-mall merupakan hasil impor. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi yang dilaksnakan pemerintahan Orde Baru tidak didasarkana pada sumber daya alam maupun sumber daya manusia Indonesia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar